PERAN
BAHASA INDONESIA DALAM MANAJEMAN KESEHATAN
MAKALAH
 |
NAMA : M.TARMIZI TAHIR
NIM : 120210039
JURUSAN
: S1 KEPERAWATAN
SEKOLAH
TINGGI ILMU KESEHATAN BANTEN
STIKES
BANTEN
Serpong-Tangerang
Selatan
2012/2013
HALAMAN PENGESAHAN
Makalah berjudul “ PERAN
BAHASA INDONESIA DALAM MANAJEMEN KESEHATAN” ini diajukan dalam rangka menyelesaikan mata
kuliah bahasa Indonesia. Makalah
ini telah disetujui dan disahkan pada tanggal
20 Desember 2012 oleh :
Dosen Bahasa Indonesia Mengetahui;
Ka. Prodi
Drs.
Supriyono,MM
Dian Puspitasari, S.kep.M.kep
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada
Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat
menyelesaikan makalah ini. Makalah ini merupakan sumber ilmu yang akan di
berikan kepada mahasiswa-mahasiswi Selolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Semoga dengan
di susunnya makalah ini dapat membantu mahasiswa-mahasiswi dalam menambah bahan
bacaan khususnya tentang “ Peran
Bahasa Indonesia Dalam Manajemen Kesehatan”
Sejak awal sampai penyelesaian makalah ini
berbagai pihak telah memberikan bantuan yang sangat bermanfaat, untuk itu pada
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan bantuan saran dan maksud
dalam penyusunan makalah ini dan para penulis dimana makalahnya menjadi bahan
rujukan saya.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan
karunia-Nya kepada mereka, yang dengan tulus ikhlas hati memberikan bantuan
dalam menyelesaikan makalah ini. Saya mengharapkan saran dan kritik dari para
pembaca demi kesempurnaan makalah ini selanjutnya dan semoga makalah ini dapat
menjadi makalah yang bermanfaat bagi pembacanya.
Tangerang
Selatan, 3 Desember 2012
Penyusun
M.Tarmizi
Tahir
DAFTAR ISI
HALAMAN
JUDUL..................................................................................................................I
HALAMAN PENGESAHAN.................................................................................................1.I
KATA
PENGANTAR............................................................................................................1.II
DAFTAR ISI.........................................................................................................................1.III
BAB I. PENDAHULUANM :
I.I. Latar
belakang.............................................................................................................1
I.2. Topik
pembahasan......................................................................................................1
1.3. Sistematika
penulisan..................................................................................................1
1.4. Tujuan
penulisan.........................................................................................................2
BAB II. PEMBAHASAN :
2.1.
Pengertian Bahasa ………………..............................................................................3
2.2. Fungsi
Bahasa………………….................................................................................4
2.3.
Pernyataan Para Ahli Budaya Tentang Bahasa……….……………………………...4
2.4.
Pengertian Manajemen Kesehatan…………………………………………………...5
2.5.
Pengorganisasian Mahkamah Konstitusi……………………………….....................7
2.6.
Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat…………………………………………..10
2.7.
Tiga Bentuk Pelayanan Kesehatan…………………………………….....................13
2.8.
Perencanaan…………………………………………………………………………14
2.9.
Proses Perencanaan…………………………………………………………………16
2.10.
Pengawasaan Dan Pengarahan……………………………………….....................21
2.11.
Standarisasi Pelayanan……………………………………………….....................25
2.12.
Manajemen Kesehatan…………………………………………………………….27
BAB III. PENUTUP :
3.1
Kesimpulan……………………………………………….………………………29
3.2
saran……………………………………………………………………………...29
Daftar pustaka………………………………………..………………………………………30
Lampiran
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hubungan
Bahasa Indonesia dengan manajeman kesehatan yaitu dalam manajemen kesehatan
tentunya di perlukan tatanan Bahasa Indonesia yang baik yang sesuai dengan EYD
yang berlaku, kemudian dalam manajemen kesehatan juga di perlukan penulisa
Bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka dari itu peran Bahasa Indonesia
sangat penting dalam manajemen kesehatan.
1.2 Topik
Pembahasan
Pentingnya bahasa Indonesia yang baik dalam setiap
pemberian pelayanan kesehatan dimasyarakat sesuai dangan tuntutan perkembangan
ilmu kesehatan keperawatan sangat diharapkan, agar dalam praktiknya dimasyarakat dapat lebih efektif yang tujuannya tidak lain adalah untuk
mambantu menyelesaikan masalah kesehatan klien.
1.3
Sistematika Penulisan
i. Halaman judul................................................................................................
1.i. Halaman pengesahan......................................................................................
1.ii. Kata pengantar...............................................................................................
1.iii. Daftar
isi........................................................................................................
Bab I.
Pendahuluan
1.1. Latar belakang................................................................................................
1.2. Topik
pembahasan.........................................................................................
1.3. Sistematika
penulisan.....................................................................................
1.4. Tujuan
penulisan............................................................................................
Bab II. Pembahasan...................................................................................................
Bab III. Penutup........................................................................................................
Daftar pustaka
Lampiran
1.4.
Tujuan
Penulisan
1. Menyelesaikan mata kuliah bahasa Indonesia.
2. Mengevaluasi perkembangan ilmu manajemen
kesehatan.
3. Agar setiap tenaga kesehatan dapat menggunakan bahasa
Indonesia dangan benar dalam setiap pelayanannya dimasyarakat.
BAB II. PEMBAHASAN
PENGERTIAN BAHASA
GORYS
KERAF
Memberikan
dua pengertian:
1.
Bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi
yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.
2.
Bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal (bunyi
ujaran) yang bersifat arbitrer.
SANTOSO
Bahasa
adalah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar.
WIBOWO
Bahasa
adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi (yang dihasilkan
oleh alat ucap) yang bersifat arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai
alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan
pikiran.
WALIJA
Bahasa
adalah alat komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide,
pesan, maksud, perasaan, dan pendapat kepada orang lain.
FUNGSI BAHASA
Fungsi
Utama:
Sebagai
alat komunikasi untuk menyampaikan informasi. Fungsi bahasa pada dasarnya lebih
dari sekadar alat untuk menyampaikan informasi atau mengutarakan pikiran,
perasaan atau gagasan karena bahasa mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:
1.
Tujuan Praktis:
Untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan
sehari-hari.
2.
Tujuan Artistik: Untuk mengolah dan menggunakan bahasa dengan seindah-indahny guna
pemuasan rasa estetis manusia.
3.
Sebagai kunci mempelajari pengetahuan lain di luar pengetahuan kebahasaan.
4.
Untuk mempelajari naskah-naskah tua guna menyelidiki latar belakang sejarah manusia
selama kebudayaan dan adat istiadat serta perkembangan bahasa itu sendiri.
PERNYATAAN PARA AHLI
BUDAYA TENTANG BAHASA
Bahasalah
yang memungkinkan kita membentuk diri sebagai makhluk bernalar, berbudaya,
berperadaban. Dengan bahasa kita membina hubungan dan kerja sama, mengadakan
transaksi dan melaksanakan kegiatan sosial dengan bidang dan peran kita
masing-masing. Dengan bahasa kita mewarisi kekayaan masa lampau, menghadapi
hari ini, dan merencanakan masa depan.
PENGERTIAN MANAJEMAN
KESEHATAN
Dalam
kegiatan apa saja, agar kegiatan tersebut dapat mencapai tujuannya secara
efektif diperlukan pengaturan yang baik. Demikian juga kegiatan dan atau
pelayanan kesehatan masyarakat memerlukan pengaturan yang baik, agar tujuan
tiap kegiatan atau program itu tercapai dengan baik. Proses pengaturan kegiatan
ilmiah ini disebut manajemen, sedangkan proses untuk mengatur kegiatan-kegiatan
atau pelayanan kesehatan masyarakat disebut "manajemen pelayanankesehatan
masyarakat".Sebagian orang menyatakan bahwa proses pengaturan kegiatan
untuk mencapai tujuan inidisebut "administrasi" sehingga proses
pengaturan kegiatan dan atau pelayanan kesehatan masyarakat disebut
"administrasi kesehatan masyarakat". Disini timbul kerancuan karena
proses kegiatan sama namun istilah berbeda "manajemen" dan
"administrasi".Dalam hal ini tidak perlu diperdebatkan mana yang
benar "manajemen" atau "administrasi" menurut pendapat
penulis melihat dari proses atau kegiatannya sama maka kedua hal tersebut sama.
Sedangkan pemakaiannya, apakah menggunakan "manajemen" atau
"administrasi"terserah kepada kita masing-masing yang memakainya
(tergantung selera).Dalam uraian ini penulis lebih cenderung menggunakan
"manajemen" daripada "administrasi".Banyak ahli yang telah
membuat batasan tentang manajemen ini antara lain :
a) The
accomplishing of a predetermined objectives through the effort other peopleatau
manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan
denganmenggunakan orang lain. (Robert D. Terry)
b) Manajemen
adalah "the process, by which the excution of given purpose is put into
operation and supervised atau manajemen adalah proses dimanapelaksanaan dari
suatu tujuan diselenggarakan dan diawasi. (Encyclopedia of social sciences)
c) Manajemen
adalah membuat tujuan tercapai melalui kegiatan-kegiatan orang lain dan
fungsi-fungsinya dapat dipecah sekurang-kurangnya 2 tanggung jawab utama, yakni
perencanaan dan pengawasan.
d) Management
is the process under taken by one or more persons to coordinatethe activities
of other persons to achieve results not attainable by any one personacting
alone atau manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satuorang atau
lebih untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain guna mencapai hasil
(tujuan) yang tidak dapat dicapai oleh hanya 1 orang saja.(Evancovich, 1989)
Dari
batasan-batasan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan umum bahwa
manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengatur orang lain guna mencapai suatu
tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Seorang manajer dalam mencapai tujuan
adalah secara bersama-sama dengan orang lain atau bawahannya. Apabila batasan
ini diterapkan dalam bidang kesehatan masyarakat dapat dikatakan sebagaiberikut
"Manajemen kesehatan adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur
para petugas kesehatan dan non petugas kesehatan guna meningkatkan kesehatan
masyarakat melalui program kesehatan. "Dengan kata lain manajemen
kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan
kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek atau sasaran manajemen adalah
sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh,
terpadu yang terdiri dari berbagai elemen (sub sistem) yang saling berhubungan di
dalam suatu proses atau struktur dalam upaya menghasilkan sesuatu atau mencapai
suatutujuan tertentu. Oleh sebab itu kalau berbicara sistem pelayanan kesehatan
masyarakat adalah struktur atau gabungan dari sub sistem didalam suatu unit
atau didalam suatu proses untuk mengupayakan pelayanan kesehatan masyarakat
baik preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif. Sehingga sistem
pelayanan kesehatan ini dapat berbentuk Puskesmas, Rumah sakit, Balkesmas dan
unit-unit atau organisasi-organisasi lain yang
mengupayakan
peningkatan kesehatan. Dengan demikian maka manajemen kesehatan masyarakat
adalah proses manajemen di tiap-tiap sub sistem pelayanan. Seperti telah
disebutkan di atas bahwa manajemen itu suatu seni mengatur orang lain dalam mencapai
tujuan-tujuan organisasi atau unit pelayanan maka manajemen tersebut mempunyai fungsi-fungsi.
Dan berbagai pendapat para ahli dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
fungsi-fungsi manajemen itu pada garisnya terdiri dari :
a. Perencanaan (planning)
b. Pengorganisasian (organizing)
c. Penyusunan personalia (staffing)
d. Pengkoordinasian (coordinating)
e. Penyusunan anggaran (budgeting)
Sumber
:Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan
Masyarakat. Cet. ke-2,Mei. Jakarta : Rineka Cipta. 2003.
PENGORGANISASIAN MK
Setelah
perencanaan telah dilakukan atau telah selesai (menjadi rencana) maka
selanjutnya harus dilakukan pengorganisasian. Yang dimaksud pengorganisasian
adalah mengatur personel atau staf yang ada didalam institusi tersebut agar
semua kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana tersebut dapat berjalan
dengan baik, yang akhirnya semua tujuan dapat dicapai. Dengan kata lain
pengorganisasian adalah pengkoordisasian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan
suatu institusi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian mencakup
beberapa unsur pokok, antara lain :
1.
Hal yang diorganisasikan ada 2 macam, yakni :
a. Pengorganisasian kegiatan ialah
pengaturan berbagai kegiatan yang ada didalam rencana sehingga membentuk satu
kesatuan yang terpadu untuk mencapai tujuan.
b. Pengorganisasian tenaga pelaksana
ialah mencakup pengaturan hak dan_wewenang_setiap_tenaga_pelaksana_sehingga_setiap kegiatan_mempunyai penanggung
jawabnya.
2._Proses_pengorganisasian_ialah_langkah-langkah_yang_harus_dilakukan sedemikian_rupa_sehingga_semua_kegiatan_dan_tenaga_pelaksana_dapat berjalan sebaik-baiknya.
3.
Hasil pengorganisasian ialah terbentuknya wadah atau sering disebut struktur
organisasi yang merupakan perpaduan antara kegiatan dan tenaga pelaksana. Dari uraian
diatas dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian ialah suatu proses yang menghasilkan
organisasi (struktur organisasi). Struktur organisasi ialah visualisasi
kegiatan dan pelaksana kegiatan (personel) didalam suatu institusi. Dilihat
dari segi_pembagian_kegiatan_dan_pelaksanaan_tugas,_fungsi_dan_wewenang maka organisasi
secara umum dibedakan atas 3 jenis, yakni :
1.
Organisasi Lini (Line Organization) Dalam jenis organisasi ini, pembagian tugas_dan_wewenang_terdapat_perbedaan_yang_tegas_antara_pimpinan_dan pelaksanaan. Peran
pimpinan dalam hal ini sangat dominan dimana semua kekuasaan di tangan
pimpinan. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan kegiatan yang utama adalah wewenang
dan perintah. Memang bentuk organisasi semacam ini, khususnya didalam
institusi-institusi yang kecil sangat efektif karena keputusan-keputusan cepat
diambil dan pelaksanaan keputusan juga cepat. Kelemahannya jenis organisasi
semacam ini kurang manusiawi, lebih-lebih para pelaksana tugas bawahan hanya
dipandang sebagai robot yang senantiasa siap melaksanakan perintah.
.2.
Organisasi Staf (Staff Organization) Dalam organisasi ini, tidak begitu tegas
garis pemisah antara pimpinan dan staf pelaksana. Peran staf bukan sekedar
pelaksana perintah pimpinan namun staf berperan sebagai pembantu pimpinan.
Bentuk organisasi semacam ini muncul karena makin kompleksnya masalah-masalah organisasi
sehingga pimpinan sudah tidak dapat lagi menyelesaikan semuanya dan memerlukan bantuan
orang lain (biasanya para ahli) yang dapat memberikan masukan pemikiran-pemikiran
terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Meskipun organisasi ini lebih baik dari
yang pertama karena keputusan-keputusan dapat lebih baik namun kadang-kadang
keputusan-keputusan tersebut akan memakan waktu yang lama karena melalui
perdebatan-perdebatan yang kadang-kadang melelahkan.
3.
Organisasi Lini dan Staf Organisasi ini merupakan gabungan kedua jenis
organisasi yang terdahulu disebutkan (line danstaf). Dalam organisasi ini staf
bukan sekedar pelaksana tugas tetapi juga diberikan wewenang untuk memberikan
masukan demi tercapainya tujuan secara baik. Demikian juga pimpinan tidak sekedar
memberikan perintah atau nasehat tetapi juga bertanggung jawab atas perintah
atau nasehat tersebut. Keuntungan organisasi ini antara lain ialah keputusan
yang diambil oleh pimpinan lebih baik karena telah dipikirkan oleh sejumlah
orang dan tanggung jawab pimpinan berkurang karena mendapat dukungan dan
bantuan dari staf. Contoh sederhananya lihat bagan organisasi lini dan staf
dibawah ini. Dalam kehidupan sehari-hari apabila unit kerja (departemen,
perusahaan_dan_sebagainya)_akanmelaksanakan_suatu_rencana_tidak_selalu_langsung diikuti oleh
penyusunan organisasi baru. Struktur organisasi itu biasanya sudah ada terlebih
dahulu dan ini relatif cenderung permanen, lebih-lebih struktur organisasi
departemen .Disamping itu unit-unit kerja tersebut dijabarkan kedalam unit-unit
yang lebih kecil dan masing-masing unit-unit kerja yang lebih kecil ini
mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda-beda(dirjen, direktorat, bidang,
seksi, devisi, dan sebagainya). Masing-masing unit kerja tersebut sudah barang
tentu_akan_menyusun_perencanaan_dan_kegiatan-kegiatan. Untuk
pelaksanaan
rencana
rutin cukup oleh staf yang ada sehingga tidak perlu menyusun organisasi baru. Apabila rencana
atau kegiatan tersebut tidak dapat ditangani oleh struktur organisasi_yang_telah_ada_biasanya_dibentuk,_misalnya_panitia_tim_kerja (kelompok kerja),_komisi_dan_sebagainya.
Sumber
:Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat.
Cet. ke-2,Mei. Jakarta : Rineka Cipta. 2003.
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
Seperti
telah diuraikan sepintas dalam bagian terdahulu bahwa sistem adalah gabungan
dari elemen-elemen (sub sistem) didalam suatu proses atau struktur dan berfungsi
sebagai satu kesatuan organisasi. Didalam suatu sistem terdapat elemen-elemen
atau bagian-bagian dimana didalamnya juga membentuk suatu proses, didalam suatu
kesatuan maka disebut sub system (bagian dari sistem). Selanjutnya sub sistem
tersebut juga terjadi suatu proses berfungsi sebagai suatu kesatuan sendiri
sebagai bagian dari sub sistem tersebut. Demikian seterusnya dari sistem yang
besarnyaini, misalnya pelayanan kesehatan sebagai suatu sistem terdiri dari sub
sistem pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan rawat inap, rawat
jalan dan sebagainya, dan masing-masing sub sistem terdiri sub-sub sistem lagi.
Sistem terbentuk dari elemen atau bagian yang saling berhubungan dan saling
mempengaruhi. Apabila salah satu bagian atau sub sistem tidak berjalan dengan
baik maka akan mempengaruhi bagian yang lain. Secara garis besar, elemen-elemen
dalam sistem itu adalah sebagai berikut :
1.
Masukan (Input) adalah sub-sub elemen yang diperlukan sebagai masukan untuk
berfungsinya sistem.
2.
Proses ialah suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah masukan sehingga menghasilkan
sesuatu (keluaran) yang direncanakan.
3.
Keluaran (out put) ialah hal yang dihasilkan oleh proses.
4.
Dampak (impact) adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran setelah beberapawaktu
lamanya.
5.
Umpan balik (feed back) ialah juga merupakan hasil dari proses yang sekaligus sebagai
masukan untuk sistem tersebut.
6.
Lingkungan (environment) ialah dunia di luar sistem yang mempengaruhi system tersebut.
Unsur-unsur tersebut dapat dilestarikan (lihat Bagan Elemen Suatu Sistem
dibawah !)Contoh : Didalam pelayanan puskesmas yang menjadi input_adalah_dokter,_perawat,_obat-obatan,_fasilitas_lain,_dan_sebagainya. Prosesnya
adalah kegiatan pelayanan puskesmas tersebut. Outputnya adalah pasien sembuh /
tak sembuh, jumlah ibu hamil yang dilayani dan sebagainya. Dampaknya adalah
meningkatnya status kesehatan masyarakat. Sedangkan umpan balik pelayanan
puskesmas antara lain keluhan-keluhan pasien terhadap pelayanan, sedangkan lingkungan
adalah masyarakat dan instansi-instansi diluar puskesmas tersebut. Sistem
pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kedokteran (medical services) dan
pelayanan kesehatan masyarakat (public health services). Dalam artikel ini,
hanya akan dibahas system pelayanan kesehatan masyarakat saja. Secara umum
pelayanan kesehatan masyarakat adalah merupakan sub sistem pelayanan kesehatan
yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif
(peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat. Meskipun demikian, tidak
berarti bahwa pelayanan kesehatan masyarakat tidak melakukan pelayanan kuratif
(pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan). Oleh karena ruang lingkup pelayanan
kesehatan masyarakat menyangkut kepentingan rakyat banyak maka peranan
pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai porsi yang besar.
Namun demikian karena keterbatasan sumber daya pemerintah maka potensi masyarakat
perlu digali atau diikutsertakan dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat tersebut.
Pemerintah dalam hal ini Departemen
Kesehatan
mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menggali dan membina potensi
masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat ini. Menggalang potensi
masyarakat disini mencakup 3 dimensi, yakni :
1.
Potensi masyarakat dalam arti komunitas (misalnya masyarakat RT, RW, kelurahan,
dan sebagainya). Misalnya dengan adanya dana sehat, iuran untuk pengadaan PMT
(PembinaanMakanan Tambahan) untuk anak balita, kader kesehatan, dan sebagainya
adalah bentuk-bentuk partisipasi dan penggalian potensi masyarakat dalam
pelayanan kesehatan masyarakat.
2.
Menggalang potensi masyarakat melalui organisasi-organisasi masyarakat atau
sering disebutLembaga-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penyelenggaraan
pelayanan-pelayanan kesehatan masyarakat oleh LSM-LSM pada hakekatnya juga
merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat.
3.
Menggalang potensi masyarakat melalui perusahaan-perusahaan swasta yang ikut
membantu meringankan beban penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat
(puskesmas, balkesmas, dan sebagainya), juga merupakan bentuk partisipasi
masyarakat dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan
masyarakat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta perlu memperhatikan
beberapa ketentuan, antara lain :
a. Penanggung Jawab Suatu sistem
pelayanan kesehatan masyarakat harus ada penanggung jawab oleh pemerintah
maupun oleh swasta. Namun demikian di Indonesia, pemerintah (dalam hal ini
Departemen Kesehatan) merupakan tanggung jawab yang paling tinggi. Artinya
pengawasan, standar pelayanan dan sebagainya bagi pelayanan kesehatan
masyarakat baik pemerintah (puskesmas) maupun swasta (balkesmas) adalah dibawah
koordinasi Departemen Kesehatan.
b. Standar Pelayanan Sistem pelayanan
kesehatan masyarakat, baik pemerintah
maupun swasta harus berdasarkanpada
suatu standar tertentu. Di Indonesia, standar ini telah ditetapkan oleh
Departemen Kesehatan dengan adanya buku Pedoman Puskesmas.
c. Hubungan Kerja Sistem pelayanan kesehatan
masyarakat harus mempunyai pembagian kerja yang jelas antara bagian satu dengan
yang lain. Artinya fasilitas kesehatan tersebut harus mempunyai struktur
organisasi yang jelas dan menggambarkan hubungan kerja, baik horizontal maupun
vertikal.
d. Pengorganisasian Potensi
MasyarakatCiri khas dari sistem pelayanan kesehatan masyarakat adalah
keikutsertaan masyarakat atau pengorganisasian masyarakat. Upaya ini penting
(terutama di Indonesia) karena adanya keterbatasan sumber-sumber daya dari
penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat, perlu keikutsertaan masyarakat
ini.
3 BENTUK PELAYANAN
KESEHATAN, YAKNI :
1.
Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health care) Pelayanan kesehatan
jenis ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan masyarakat yang
sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka atau promosi kesehatan. Oleh karena
jumlah kelompok ini didalam suatu populasi sangat besar (lebih kurang 85%),
pelayanan yang diperlukan oleh kelompok ini bersifat pelayanan kesehatan dasar
(basic health services) atau juga merupakan pelayanan kesehatan primer atau
utama (primary health care). Bentuk pelayanan ini di Indonesia adalah
puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, danbalkesmas.
2.
Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health services) Pelayanan
kesehatan jenis ini diperlukan oleh kelompok masyarakat yang memerlukan perawatan
nginap, yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer.
Bentukpelayanan ini misalnya rumah sakit tipe C dan D, dan memerlukan
tersedianya
tenaga-tenaga spesialis.
3.
Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health services) Pelayanan
kesehatan ini diperlukan oleh kelompok masyarakat atau pasien yang sudah
tidakdapat ditangani oleh pelayanan kesehatan sekunder. Pelayanan sudah
kompleks dan memerlukan tenaga-tenaga super spesialis. Contoh di Indonesia :
rumah sakit tipe A dan B. Dalam suatu sistem pelayanan kesehatan, ketiga strata
atau jenis pelayanan tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri namun berada
didalam suatu sistem dan saling berhubungan. Apabila pelayanan kesehatan primer
tidak dapat melakukan tindakan medis tingkat primer maka ia menyerahkan
tanggung jawab tersebut ke tingkat pelayanan diatasnya, demikian seterusnya. Penyerahan
tanggung jawab dari satu pelayanan kesehatan ke pelayanan kesehatan yang lain ini
disebut rujukan. Secara lengkap dapat dirumuskan sistem rujukan ialah suatu
sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan
tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan
secara vertikal (dari unit yang lebih mampu menangani), atau secara horizontal
(antar unit-unit yang setingkat kemampuannya.
Sumber :Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo.
Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Cet. ke-2,Mei. Jakarta : Rineka
Cipta. 2003.
PERENCANAAN
Perencanaan
adalah merupakan inti kegiatan manajemen, karena semua kegiatan manajemen diatur
dan diarahkan oleh perencanaan tersebut. Dengan perencanaan itu memungkinkan
para pengambil keputusan atau manajer untuk menggunakan sumber daya mereka
secara berhasil guna dan berdaya guna. Banyak batasan perencanaan yang telah
dibuat oleh para ahli. Dari batasan-batasan yang telah ada dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan atau
proses
penganalisaan dan pemahaman sistem, penyusunan konsep dan kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan demi masa depan yang baik. Dari
batasan ini dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan antara lain :
a.
Perencanaan harus didasarkan kepada analisis dan pemahaman sistem dengan baik.
b.
Perencanaan pada hakekatnya menyusun konsep dan kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk mencapai tujuan dan misi organisasi.
c.
Perencanaan secara implisit mengemban misi organisasi untuk mencapai haridepan
yang lebih baik. Secara sederhana dan awam dapat dikatakan bahwa perencanaan
adalah suatu proses yang menghasilkan suatu uraian yang terinci dan lengkap
tentang suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu,
hasil proses perencanaan adalah "rencana" (plan). Perencanaan atau
rencana itu sendiri banyak macamnya, antara lain :
1).
Dilihat dari jangka waktu berlakunya rencana :
a. Rencana jangka panjang (long term
planning), yang berlaku antara 10-25tahun.
b. Rencana jangka menengah (medium range
planning), yang berlaku antara 5-7 tahun.
c. Rencana jangka pendek (short range
planning), umumnya hanya berlaku untuk 1 tahun.
2).
Dilihat dari tingkatannya :
a. Rencana induk (masterplan), lebih
menitikberatkan uraian kebijakan organisasi. Rencana ini mempunyai tujuan
jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang luas.
b. Rencana operasional (operational
planning), lebih menitikberatkan pada
pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan
suatu program.
c. Rencana harian (day to day planning)
ialah rencana harian yang bersifat rutin.
3).
Ditinjau dari ruang lingkupnya :
a. Rencana strategis (strategic
planning), berisikan uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang dan waktu
pelaksanaan yang lama. Model rencana ini sulit untuk diubah.
b. Rencana taktis (tactical planning)
ialah rencana yang berisi uraian yang bersifat jangka pendek, mudah
menyesuaikan kegiatan-kegiatannya, asalkan tujuan tidak berubah.
c. Rencana menyeluruh (comprehensive
planning) ialah rencana yang mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap.
d. Rencana terintegrasi (integrated
planning) ialah rencana yang mengandung uraian yang menyeluruh bersifat
terpadu, misalnya dengan program lain diluar kesehatan. Meskipun ada berbagai
jenis perencanaan berdasarkan aspek-aspek tersebut diatas namun prakteknya
sulit untuk dipisah-pisahkan seperti pembagian tersebut. Misalnya berdasarkan
tingkatannya suatu rencana termasuk rencana induk tetapi juga merupakan rencana
strategis berdasarkan ruang lingkupnya dan rencana jangka panjang berdasarkan jangka
waktunya.
PROSES PERENCANAAN
Perencanaan
dalam suatu organisasi adalah suatu proses, dimulai dari identifikasi masalah, penentuan
prioritas masalah, perencanaan pemecahan masalah, implementasi (pelaksanaan pemecahan
masalah) dan evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut akan muncul masalah-masalah
baru kemudian dari masalah-masalah tersebut dipilih prioritas masalah dan
selanjutnya kembalike siklus semula. Lihat
bagan
Proses Perencanaan dibawah ! Di bidang kesehatan khususnya, proses perencanaan
ini pada umumnya menggunakan pendekatan pemecahan masalah (problem solving)
seperti bagan Proses Perencanaan dibawah ! Secara terinci, langkah-langkah
perencanaan kesehatan adalah sebagai berikut :
1).
Identifikasi Masalah Perencanaan pada hakekatnya adalah suatu bentuk rancangan
pemecahan masalah. Oleh sebab itu, langkah awal dalam perencanaan kesehatan
adalah mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan masyarakat di lingkungan unit
organisasi yang bersangkutan. Sumber masalah kesehatan masyarakat dapat
diperoleh dari berbagai cara antara lain :
a.
Laporan-laporan kegiatan dari program-program kesehatan yang ada.
b.
Survailance epidemiologi atau pemantauan penyebaran penyakit.
c.
Survei kesehatan yang khusus diadakan untuk memperoleh masukan perencanaan
kesehatan.
d.
Hasil kunjungan lapangan supervisi, dan sebagainya.
2).
Menetapkan Prioritas Masalah Kegiatan identifikasi masalah menghasilkan
segudang masalah kesehatan yang menunggu untuk ditangani. Oleh karena keterbatasan
sumber daya baik biaya, tenaga dan teknologi maka tidak semua masalah tersebut
dapat dipecahkan sekaligus (direncanakan pemecahannya). Untuk itu harus dipilih
masalah mana yang "feasible" untuk dipecahkan. Proses memilih masalah
ini disebut memilih atau menetapkan prioritas masalah. Pemilihan prioritas
dapat dilakukan melalui 2cara, yakni :
2.1
Teknik SkoringYakni memberikan nilai (scor) terhadap masalah tersebut dengan
menggunakan ukuran(parameter) antara lain :
a.
Prevalensi penyakit (prevalence) atau besarnya masalah.
b.
Berat ringannya akibat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut (severity).
c.
Kenaikan atau meningkatnya prevalensi (rate increase).
d.
Keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut (degree of
unmeetneed).
e.
Keuntungan sosial yang diperoleh bila masalah tersebut diatasi (social
benefit).
f.
Teknologi yang tersedia dalam mengatasi masalah (technical feasiblity).
g.
Sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah (resources
availability), termasuk tenaga kesehatan.Masing-masing ukuran tersebut diberi
nilai berdasarkan justifikasi kita, bila masalahnya besar diberi 5 paling
tinggi dan bila sangat kecil diberi nilai 1. Kemudian nilai-nilai tersebut
dijumlahkan. Masalah yang memperoleh nilai tertinggi (terbesar) adalah yang
diprioritaskan, masalah yang memperoleh nilai terbesar kedua memperoleh
prioritas kedua dan selanjutnya.
2.2
Teknik Non SkoringDengan menggunakan teknik ini masalah dinilai melalui diskusi
kelompok, oleh sebab itu jugadisebut "nominal group tecnique (NGT)".
Ada 2 NGT yakni :
2.2.1
Delphi Technique Yaitu masalah-masalah di diskusikan oleh sekelompok orang yang
mempunyai keahlian yang sama. Melalui diskusi tersebut akan menghasilkan
prioritas masalah yang disepakati bersama.
2.2.2
Delbeq Technique Menetapkan prioritas masalah menggunakan teknik ini adalah
juga melalui diskusi kelompok namun peserta diskusi terdiri dari para peserta
yang tidak sama keahliannya maka sebelumnya dijelaskan dulu sehingga mereka
mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang akan dibahas. Hasil
diskusi ini adalah prioritas masalah yang disepakati bersama.
3).
Menetapkan Tujuan Menetapkan tujuan perencanaan pada dasarnya adalah
membuat
ketetapan-ketetapan tertentu yang ingin dicapai oleh perencanaan tersebut.
Penetapan tujuan yang baik apabila dirumuskan secara konkret dan dapat diukur.
Pada umumnya dibagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus.
3.1
Tujuan umum adalah suatu tujuan masih bersifat umum dan masih dapat dijabarkan
ke dalam tujuan-tujuan khusus dan pada umumnya masih abstrak. Contoh :
Meningkatnya status gizi anak balita dikecamatan Cibadak.
3.2
Tujuan khusus adalah tujuan-tujuan yang dijabarkan dari tujuan umum. Tujuan
khusus merupakan jembatan untuk tujuan umum, artinya tujuan umum yang
ditetapkan akan tercapai apabila tujuan-tujuan khususnya tercapai. Contoh :
Apabila tujuan umum seperti contoh tersebut di atas dijabarkan ke dalam tujuan
khusus menjadi sebagai berikut :
-
Meningkatnya perilaku ibu dalam memberikkan makanan bergizi kepada anak balita
.-
Meningkatnya jumlah anak balita yang dittimbang di Posyandu.
-
Meningkatnya jumlah anak yang berat badaannya naik, dan sebagainya.
4).
Menetapkan Rencana Kegiatan Rencana kegiatan adalah uraian tentang kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan untuk mencapaitujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pada
umumnya kegiatan mencakup 3 tahap pokok, yakni :
-
Kegiatan pada tahap persiapan, yakni keggiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan
pokok dilaksanakan, misalnya rapat-rapat koordinasi, perizinan dan sebagainya.
-
Kegiatan pada tahap pelaksanaan yakni keegiatan pokok program yang bersangkutan.
-
Kegiatan pada tahap penilaian, yakni kegiatan untuk mengevaluasi seluruh
kegiatan dalam rangka pencapaia program tersebut.
5).
Menetapkan Sasaran (Target Group) Sasaran (target group) adalah kelompok
masyarakat tertentu yang akan digarap oleh program yang direncanakan tersebut.
Sasaran program kesehatan biasanya dibagi dua, yakni :
a.
Sasaran langsung, yaitu kelompok yang langsung dikenai oleh program tersebut. Misalnya
kalau tujuan umumnya : Meningkatkan status gizi anak balita sepertitersebut di
atas maka sasaran langsungnya adalah anak balita.
b.
Sasaran tidak langsung adalah kelompok yang menjadi sasaran antara program tersebut
namun berpengaruh sekali terhadap sasaran langsung. Misalnya : seperti contoh
tersebut di atas, anak balita sebagai sasaran langsung, sedangkan ibu anak
balita sebagai sasaran tidak langsung. Ibu anak balita, khususnya perilaku ibu
dalam memberikan makanan bergizi kepada anak sangat menentukan status gizi anak
balita tersebut.
6).
Waktu yang ditetapkan dalam perencanaan adalah sangat tergantung dengan jenis
perencanaan yang dibuat serta kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam rangka
mencapai tujuan. Oleh sebabitu, waktu dan kegiatan sebenarnya dapat dijadikan
satu dan disajikan dalam bentuk matriks, yang disebut gant chart. Lihat contoh
dibawah !
7).
Organisasi dan Staf Dalam bagian ini digambarkan atau diuraikan organisasi
sekaligus staf atau personel yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan atau
program tersebut. Disamping itu juga diuraikan tugas (jobdescription)
masing-masing staf pelaksana tersebut. Hal ini penting karena masing-masing
orang yang terlibat dalam program tersebut mengetahui dan melaksanakan
kewajiban.
8).
Rencana Anggaran adalah uraian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk
pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Biasanya
rincian
rencana biaya ini dikelompokkan menjadi :
a.
Biaya personalia
b.
Biaya operasional
c.
Biaya sarana dan fasilitas
d.
Biaya penilaian
9).
Rencana EvaluasiRencana evaluasi sering dilupakan oleh para perencana padahal
hal ini sangat penting. Rencana evaluasi adalah suatu uraian tentang kegiatan
yang akan dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan tersebut telah tercapai.
Sumber
: Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan
Masyarakat. Cet.ke-2, Mei. Jakarta : Rineka Cipta. 2003
PENGAWASAN DAN PENGARAHAN
Fungsi
manajemen yang tidak kalah pentingnya dengan perencanaan dan pengorganisasian adalah
fungsi pengawasan dan pengarahan. Karena bagaimana baiknya perencanaan dan pengorganisasian
tanpa disertai dengan pengawasan dan pengarahan maka niscaya dapat mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dan fungsi pengawasan dan
pengarahan adalah agar kegiatan-
kegiatan
danorang-orang yang melakukan kegiatan yang telah direncanakan tersebut dapat
berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang
kemungkinan tidak akan tercapainyatujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dan
pengarahan adalah suatu proses untuk mengukur penampilan kegiatan atau pelaksanaan
kegiatan suatu program yang selanjutnya memberikan pengarahan-pengarahan sehingga
tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Agar pengawasan dapat berjalan
dengan baik, sekurang-kurangnya 3 hal yang diperhatikan yakni :
1).
Objek Pengawasan Yaitu hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu
rencana. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau
kegiatan yang dilaksanakan. Secara garis besar objek pengawasan dapat
dikelompokkan menjadi 4, yakni
a.
Kuantitas dan kualitas program, yakni barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
atau program tersebut. Untuk program kesehatan yang diawasi adalah pelayanan
yang diberikan oleh unit kerja tersebut.
b.
Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yangdipakai,
pendapatan yang diperoleh dan harga program. Dalam bidang kesehatan yang dijadikan
ukuran pengawasan adalah pembiayaan kegiatan atau pelayanan, hasil yang
diperoleh dari pelayanan dan keuntungan kegiatan atau pelayanan.
c.
Pelaksanaan (implementasi) program, yaitu pengawasan terhadap waktu pelaksanaan,
tempat pelaksanaan dan proses pelaksanaan, apakah sesuai dengan yang telah
ditetapkan dalam perencanaan.
d.
Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus
yang ditetapkan oleh pimpinan atau manajer.
2).
Metode Pengawasan Tujuan pokok pengawasan bukanlah mencari kesalahan
namun
yang lebih utama adalah mencari umpan balik (feedback) yang selanjutnya
memberikan pengarahan dan perbaikan-perbaikan apabila kegiatan tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Pengawasan dapat dilakukandengan berbagai macam antara
lain :
a.
Melalui kunjungan langsung atau observasi terhadap objek yang diawasi.
b.
Melalui analisis terhadap laporan-laporan yang masuk.
c.
Melalui pengumpulan data atau informasi yang khusus ditujukan terhadap
objek-objek pengawasan.
d.
Melalui tugas dan tanggung jawab para petugas khusus para pimpinan. Artinya fungsi
pengawasan itu secara implisit atau fungsi pejabat (pimpinan) yang diberikan
wewenang. Inilah yang sering disebut pengawasan melekat (waskat).
3).
Proses Pengawasan Pengawasan adalah suatu proses yang berarti bahwa suatu
pengawasan itu terdiri dari berbagai langkah, yakni :
a).
Menyusun rencana pengawasan. Sebelum melakukan pengawasan terlebih dahuluharus
disusun rencana pengawasan yang antara lain mencakup tujuan pengawasan, objek pengawasan, cara pengawasan
dan sebagainya.
b).
Pelaksanaan pengawasan, yaitu melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan rencana
yang telah disusun.
c).
Menginterpretasi dan menganalisis hasil-hasil pengawasan. Hasil-hasil pengawasan
yang antara lain berupa catatan-catatan, dokumen-dokumen, foto-foto,
hasil-hasil rekaman dan sebagainya diolah, diinterpretasi dan dianalisis.
d).
Menarik kesimpulan dan tindak lanjut. Dari hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan
dan menyusun saran atau rekomendasi untuk tindak lanjut pengawasan
tersebut.Pengarahan pada hakekatnya adalah keputusan-keputusan
pimpinan
yang dilakukan agar kegiatan-kegiatan yang direncanakan dapat
berjalan
dengan baik. Dengan pengarahan (directing) diharapkan :
-
Adanya kesatuan perintah (unity of command), artinya dengan pengarahan iniakan
diperoleh kesamaan bahasa yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana. Sehingga
tidak tercapai kesimpangsiuran yang dapat membingungkan parapelaksana.
-
Adanya hubungan langsung antara pimpinan dengan bawahan. Artinya dengan pengarahan
yang berupa petunjuk atau perintah atasan yang langsung kepada bawahan, tidak
akan terjadi miskomunikasi. Disamping itu pengarahan yang langsung ini dapat
mempercepat hubungan antara atasan dan bawahan.
-
Adanya umpan balik yang langsung. Pimpinan dengan cepat memperoleh umpan balik
terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya umpan balik ini dapat segera
digunakan untuk perbaikan. Bagi para pelaksana atau karyawan bukan pimpinan
pengawasan akan bermanfaat juga, antara lain :
a. Para karyawan memperoleh informasi
yang jelas tentang apa yang harus dikerjakan. Apabila kurang jelas mereka dapat
langsung minta penjelasan lagi. Dengan cara ini maka kesalahan-kesalahan segera
dapat dihindari.
b. Para karyawan secara tidak langsung
berada dalam suatu proses belajar. Karenadengan proses pengawasan semacam ini
karyawan memperoleh informasi dan keterampilan-keterampilan yang benar dan
apabila terjadi kesalahan-kesalahan segera memperoleh perbaikan dari atasan.
c. Para karyawan lebih merasa
diperhatikan atau dihargai oleh pimpinan. Akibatnyaakan tercipta hubungan yang
akrab antara pimpinan dengan bawahan.
Sumber :Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo.
Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Cet. ke-2,Mei. Jakarta :
Rineka Cipta. 2003.
STANDARDISASI PELAYANAN
oleh:
Nyoman Jirna,SKM (manajemen pelayanan kesehatan masyarakat)
Pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada pasien harus berpijak pada acuan dasar standar
mutu pelayanan minimal kesehatan masyarakat (Kepmenkes RI No.
1457/Menkes/SKX/2003). Standar minimal pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah
pelayanan yang diberikan dalam bidang kesehatan kepada setiap orang secara
optimal, bermutu, efisien dan merata tanpa memandang suku dan golongan. Optimal
maksudnya terlaksananya pelayanan kesehatan dasar, bermutu dan efisien artinya
terlaksananya pelayanan kesehatan yang profesional, tepat guna dan berjalan
lancar sesuai dengan tuntutan masyarakat baik di tingkat rumah sakit maupun di
tingkat puskesmas. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, bermutu,
efisien dan merata, perlua danya pembenahan-pembenahan baik yang menyangkut
manajemen pelayanan, sarana-prasarana dan sumber daya manusia.
Pertama,
manajemen pelayanan. Manajemen pelayanan yang diterapkan harus transparan, mulai
dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam
perencanaan bisa menerapkan/mengakomodasi usulan-usulan dari bawah, sehingga
bawahan merasa diperhatikan/dilibatkan (manajemen partisipatif). Pelayanan
dalam pengorganisasian harus sesuai dengan tugas dan fungsinya, seperti staf
entry data tidak dibenarkan membuka rekening atas nama lembaga. Tugas ini
sebenarnya dilaksanakan oleh bendahara atas persetujuan direktur utama. Dalam
hal pelaksanaan pelayanan harus memberikan informasi yang optimal baik
menyangkut pembiayaan dan catatan medik maupun langkah-langkah/tindakan yang
akan diambil. Pengawasan harus diefektifkan baik pengawasan intern/ekstern,
sehingga penyimpangan yang terjadi dapat diketahui lebih dini.
Kedua,
sarana dan prasarana. Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada
masyarakat dibutuhkan sarana-prasarana atau alat untuk mendukung pelayanan.
Banyak alat-alat medis yang tidak memadai dan tidak sesuai. Banyak rumah sakit
daerah di kabupaten tidak memiliki alat medis yang cukup dan standar, sehingga
banyak pasien yang membutuhkan pelayanan di kabupaten tidak terlayani. Perlu
peningkatan biaya untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana.
Ketiga,
sumber daya manusia. Tenaga paramedis sudah memiliki skill medis/keperawatan
dan kemampuan akademik yang memadai. Namun, penugasan sumber daya yang belum
optimal. Hal ini terlihat dari kenyataan yang ada bahwa dokter spesialis yang
ditugaskan di rumah sakit sangat jarang ditemui pasien di kelas yang sebagian
besar dihuni masyarakat kurang mampu. Ini terjadi kemungkinan karena dokter
tersebut tidak bekerja fulltime dan tidak fokus dengan pekerjaannya di rumah
sakit. Sudah selayaknya pemerintah menerapkan kebijakan tenaga medis yang
berstatus PNS tidak diizinkan nyambi di rumah sakit swasta atau buka praktik
swasta. Pemerintah hendaknya menengok negara tetangga seperti Singapura yang
melarang dokter bekerja di rumah sakit lain/buka praktik sendiri. Hal ini bisa
diterapkan dengan konsekuensi peningkatan gaji bagi dokter PNS. Apa yang
diuraikan di atas diharapkan nantinya dapat mewujudkan harapan masyarakat terhadap
pelayanan. Secara umum masyarakat sangat mengharapkan pelayanan kesehatanyang
dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Hal ini meliputi pemberdayaan sumber
daya manusia (dokter dan paramedis), pengembangan sarana-prasarana dan sistem
informasi. Dokter dan paramedis diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
terhadap tugas dan tanggung jawabnya, peningkatan kinerja, meningkatkan
motivasi, meningkatkan kepuasan kerja dan mendorong peningkatan kualitas.
Pengembangan sarana-prasarana terutama peralatan medis dikota/kabupaten sangat
dibutuhkan sehingga masyarakat di kabupaten mendapat pelayanan yang cepat dan
tepat.
MANAJEMEN KESEHATAN
Manajemen
adalah upaya pengelolaan suatu sistem atau entitas dan sumber dayanya dalam rangka
mencapai suatu tujuan tertentu. Inti dari upaya ini adalah pengambilan
keputusan.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manajemen pada hakikatnya
adalah rangkaian dari proses pengambilan keputusan-keputusan. Dalam bidang
kesehatan dikenal adanya paling sedikit tiga jenis manajemen, yaitu
:§
Manajemen Pasien/Klien, yaitu rangkaian proses pengambilan keputusan-keputusan
dalam menghadapi masalah kesehatan (penyakit dan lain-lain) yang diderita oleh
seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat. Tujuannya adalah agar
pasien/klien tersebut dapat terhindar atau terbebas dari masalah kesehatan,
dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dalam hal ini manajer atau pengambil
keputusannya adalah setiap petugas kesehatan yang melayani pasien/klien
(disebut petugas fungsional – dokter, perawat, bidan, sanitarian, dan lain-lain),
baik yang bertugas di Puskesmas dan jaringannya maupun yang bertugas di Rumah
Sakitdan sarana-sarana kesehatan lain.
§
Manajemen Unit/Organisasi Kesehatan, yaitu rangkaian proses pengambilan
keputusan-keputusan dalam menghadapi masalah yang menghambat atau potensial
menghambat kinerjaunit/organisasi kesehatan. Misalnya masalah tingginya absensi
karyawan, masalah kurangnya dana/anggaran, masalah tidak terawatnya peralatan,
masalah tingginya kebocoran pendapatan,dan lain-lain. Tujuannya adalah agar
unit/organisasi terhindar atau terbebas dari masalah, dengan memanfaatkan
sumberdaya yang ada. Dalam hal ini manajer atau pengambil keputusannya adalah
para pimpinan unit/organisasi kesehatan– Menteri Kesehatan dan pejabat terasnya,
Kepala Dinas Kesehatan dan staf intinya, Direksi Rumah Sakit, Kepala Puskesmas,
dan lain-lain.Informasi kesehatan yang sangat esensial bagi manajemen kesehatan
berasal dari data kesehatan. Oleh
karena
itu, di setiap unit/organisasi kesehatan wajib hukumnya untuk memiliki bank
data. Ketiadaan bank data di suatu unit/organisasi kesehatan mengindikasikan
bahwa manajemen kesehatan di unit/organisasi kesehatan tersebut masih belum
memadai. Bank dataapa saja yang harus dimiliki? Di unit/organisasi pelayanan
kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya, Rumah Sakit, Balai Kesehatan, dan
lain-lain, harus tersedia bank data yang berisi data-data individu pasien/klien
dandata-data individu sumber daya (minimal tenaga, keuangan, dan peralatan).
Data individu pasien/klien (nama, alamat, usia, diagnosa, tindakan/pelayanan,
dan lain-lain) adalah butir-butir yang tercantum dalam catatan medik/rekam
medik setiap pasien. Data individu tenaga (nama, umur, pendidikan/profesi,
pangkat, masa kerja, dan lain-lain) adalah butir-butir yang tercantumdalam
biodata (arsip kepegawaian) setiap karyawan. Data keuangan (pendapatan, biaya
tetap,biaya variabel, piutang, modal kerja, dan lain-lain) adalah butir-butir
yang tercantum dalam catatan keuangan setiap periode (misalnya bulanan atau
triwulanan). Catatan-catatan tersebut dengan demikian haruslah diisi dengan
benar dan dipelihara dengan baik. Jika tidak, maka bankdata akan berisi
“sampah” yang walaupun diolah dengan cara secanggih apa pun akan keluar
“sampah” juga. Keluaran yang buruk seperti ini sudah barang tentu akan
menimbulkan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan, atau bahkan dapat
menjerumuskan manajer ke dalam pengambilan keputusan yang keliru, sehingga
terganjal masalah baru (alih-alih memecah kanmasalah yang ada). Oleh karena
itu, catatan-catatan yang baik, benar, dan tertib merupakan modal bagi
terciptanya bank data yang baik. Hanya catatan-catatan yang telah baik, benar,
dan tertiblah yang layak diusung ke dalam perangkat teknologi informasi. Jika
tidak, maka akan tetap berlaku “Garbage In, Garbage Out” (GIGO).
BAB III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Dari
kesimpulan di atas dapat di simpulkan bahwa peran Bahasa Indonesia dalam
Manajeman Kesehatan itu sangat penting, sehingga masyarakat dapat pelayanan
kesehatan dengan baik. Demikian juga kegiatan dan atau pelayanan kesehatan masyarakat
memerlukan pengaturan yang baik, agar tujuan tiap kegiatan atau program itu
tercapai dengan baik.
3.2
Saran
Manajamen
Dalam Pelayanan Kesehatan harus mempunyai tanggung jawab atas pelayanannya
terhadap masyarakat luas, dengan demikian kesehatan masyarakat akan terpenuh.
dan rangkaian proses pengambilan keputusan-keputusan dalam menghadapi masalah
yang menghambat atau potensial menghambat kinerjaunit/organisasi kesehatan.
Misalnya masalah tingginya absensi karyawan, masalah kurangnya dana/anggaran,
masalah tidak terawatnya peralatan, masalah tingginya kebocoran pendapatan,dan
lain-lain.
Daftar Pustaka
Notoatmodjo,soekidjo.2003.Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat.Jakarta:Rineka
Cipta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar